BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., membuka Focus Grup Discussion (FGD) penyusunan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemkab Barru, di lantai 6 gedung MPP Barru, pada Kamis (21/9/2023).
FGD ini diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Selain itu, diadakannya FGD ini sekaligus untuk penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional. FGD ini menghadirkan Narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung Agus Widodo, S.Kom, MT sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana.
Suardi Saleh dalam sambutannya menjelaskan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah masuk ke setiap aspek kehidupan.
"Bukti nyatanya, saya berkeyakinan setiap orang yang ikut hadir disini memiliki smartphone yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan perangkat tersebut, kita semua menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan bekerja secara lebih efektif dan efisien. Selain masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah saat ini semuanya tidak bisa terlepas dari yg namanya TIK", kata Suardi Saleh.
Menurutnya, pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah saat ini dinamakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Keterpaduan Tik yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan optimalisasi pemanfaatan TIK, sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan transformasi digital, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan dan mudah", ujar Bupati dua periode ini.
Dikatakan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh kementerian PANRB, indeks SPBE kabupaten Barru adalah “2, 06” atau masuk kedalam kategori “cukup”. Hal ini menunjukkan tantangan masih cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) di Lingkungan Pemkab Barru.
"Penilaian SPBE mencakup seluruh aspek, dari mulai perencanaan, penerapan hingga Audit/Evaluasi di semua OPD. dimulai dari Pendataan Proses Bisnis atau Tupoksi OPD, Pendataan Layanan dan Sistem apa saja yang ada di setiap OPD, kemudian Infrastruktur yang digunakan dan lain lain, hingga audit penerapan SPBE", terangnya.
Hal ini kata Suardi Saleh, penerapan SPBE yang nilainya “2.24” menunjukan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) melainkan tanggung jawab semua.
"Kita wajib berperan aktif dalam mengimplementasikan SPBE. Untuk itu, kita sama-sama membutuhkan gambaran Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Kegiatan kedepan yang dapat dijadikan acuan kita dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan TIK di lingkungan Pemkab Barru", harap Suardi Saleh.
Lebih jauh Suardi menjelaskan, peningkatan kualitas penerapan TIK/SPBE, akan mendorong adanya efektifitas dan efesiensi kita dalam bekerja, serta mendorong adanya peningkatan layanan kita kepada masyarakat. Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas penerapan tik/spbe adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, mudah dibagi pakaikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Untuk itu saya berharap dan menegaskan kepada seluruh OPD sebagai Produsen data agar secara aktif dan kontinyu menyampaikan data ke Diskominfo-SP sebagai wali data melalui aplikasi “Bolata Yassiberrui”, tegasnya.
"Pada hari ini, melalui kegiatan FGD diharapkan kita mendapatkan panduan yang cukup dalam membangun SPBE.
mengingat pentingnya kegiatan ini, saya berharap agar peserta yang hadir disini para pimpinan setiap OPD dan yang hadir secara online merupakan tim yang bertanggung jawab dalam penerapan SPBE di OPD masing-masing, dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, serta berkomitmen dalam upaya percepatan implementasi SPBE yang terpadu, mengurangi inefisiensi anggaran, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik", imbuh Suardi Saleh.
(Ahkam/Humas IKP)