Dinas Pendidikan Sulsel di Sorot, Dugaan Penyimpangan Anggaran Pengadaan Meubelair

Makassar – Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW) menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan mebel untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Temuan ini terungkap dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2023, yang mengindikasikan potensi kerugian negara sebesar Rp4, 5 miliar.

Baca juga: Kapolri Sebut Sabu Yang Ditangkap Ditresnarkoba Polda Jabar 1,196 ton

Jendral Lapangan SHCW, Nuryadin, mengungkapkan bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk Dinas Pendidikan Sulsel mencapai Rp234, 54 miliar dari total anggaran sebesar Rp276, 89 miliar atau 84, 70%. 

Sebagian dana tersebut digunakan untuk pengadaan meja dan kursi kayu untuk SMA Negeri, namun tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan.

Baca juga: Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap, Hermanto Harap KKP Perkuat Kebijakan Sektor Kelautan

“Berdasarkan uji petik pada pengadaan mebel di SMA Negeri, ditemukan bahwa kualitas kayu meja dan kursi yang disediakan oleh CV DPU dan CV BNU tidak memenuhi standar kualitas kayu kelas I, sebagaimana tercantum dalam surat pesanan, ” ujar Nuryadin, Minggu 22 Desember 2024. 

Pengadaan tersebut melibatkan dua perusahaan yaitu CV DPU, dengan nilai kontrak Rp3, 58 miliar yang telah dibayar penuh pada 30 November 2023.

Baca juga: Warga Ditemukan di Area PT Huadi Kemudian Meninggal, Kapolres Bantaeng: Polda Akan Bantu Untuk Menyelidiki Kasus Ini

Dan CV BNU, dengan nilai kontrak Rp1, 19 miliar yang telah dibayar penuh pada 17 November 2023.

Menurut hasil pengujian mutu kayu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel (6 Mei 2024), mebel yang disuplai kedua perusahaan tersebut menggunakan kayu jenis jati dengan kelas kuat I, kelas awet II, dan kualitas mutu II. 

Baca juga: Endang Setyawati Sayangkan Masih Terjadi Penyelundupan Ekspor Benih Lobster ke Luar Negeri

Kualitas ini tidak sesuai dengan spesifikasi kayu kelas I yang dipersyaratkan.

“Akibat ketidaksesuaian ini, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp4, 5 miliar, ” tambah Nuryadin. 

Baca juga: Minyak Goreng Mulai Langka, Diminta Pihak Terkait di Barru Perketat Pengawasan Antisipasi Penimbunan

Ia mendesak penegak hukum untuk segera melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang dugaan penyimpangan anggaran di sektor pendidikan. 

Nuryadin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama di sektor yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

“Kami berharap temuan ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian negara lebih lanjut, ” tutupnya.

Dinas Pendidikan Sulsel sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini. Masyarakat berharap adanya penyelesaian tegas atas kasus ini guna menjaga integritas pengelolaan dana publik.

Baca juga: Inisiator GNK Apresiasi Densus 88 Anti Teror Polri Tembak Mati Tersangka Teroris Dokter Sunardi