JNI Barru Temukan Sejumlah Proyek TA 2022 Belum Tuntas

BARRU - Sejumlah Proyek melalui tender dan pengadaan langsung termasuk Pokir DPRD serta proyek yang menggunakan dana desa di kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan diduga banyak yang belum tuntas 100% hingga berakhir masa kontrak kerja pertanggal 31 Desember 2022.

Salah satu diantaranya, proyek tanggul pantai Sumpang Binangae yang dikerjakan oleh CV. Amputtang Karya Mandiri dengan nilai kontrak Rp.732.310.000 terbengkalai.

Baca juga: Adukan ke ATR/BPN Jakarta, Jro Kepisah Ingin Wacana Menteri Tentang Mafia Tanah Terealisasi

Sejumlah proyek di Barru bagian Utara dan Selatan diantaranya Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting, pekerjaan proyek belum tuntas namun masa hari kerja sudah berakhir yang diketahui proyek tersebut bersumber dari dana APBD dan APBN.

Tim Investigasi DPD JNI Barru tidak menyebutkan satu persatu namun diakui sudah mengantongi data ril termasuk pekerjaan yang tidak berkualitas alias cepat tepat asal jadi banyak untung.

Baca juga: IKN Nusantara Menjadi Peluang Usaha Generasi Muda

"Sebagian sudah kita kunjungi dan dilakukan pengamatan serta pengawasan pada giat sejumlah proyek alhasil sungguh bikin geleng-geleng kepala melihat pelaksana yang diduga koruptif, " ucap Muh Hasyim Hanis dengan santainya menjawab pertanyaan rekannya. Rabu (4/1/2023).

Diakui, data investigasi JNI Barru bersama sejumlah ormas kelas nasional lainnya sudah terkumpul rapi.

Baca juga: Terjadwal! Audiens Bersama Kemendagri, Panitia Pemekaran Toraja Barat Maksimalkan Persiapan

"Hasil investigasi di kantong JNI tahun 2022 sudah full baket untuk di lanjutkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, " kata Hasyim.

Penting diketahui semua lapisan masyarakat baik secara individu atau kelompok wajib hukumnya memantau, mengawasi dan melaporkan penggunaan uang negara yang menyimpang.

Baca juga: Dr. Purwadi : BUMN dan BUMD Dapat Bekerjasama Dalam Pembangunan IKN

"Termasuk perwakilan kita yang ada di DPRD Barru jika fokirnya di kongkalikong termasuk main jual proyek dengan dalih tidak sesuai aturan maka kita gaskan, " tegas Hasyim.

(JNI)

Baca juga: Ancaman Radikalisme Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Digital