Tidak Masuk Data P3KE dan DTKS, Ratusan Warga Miskin Ekstrim Dapat BLT dari Pemda Barru 

BARRU - Banyaknya masyarakat Barru yang belum mendapatkan bantuan program perlindungan sosial dari Pemerintah seperti PKH, Sembako dan BLT desa, disebabkan karena tidak masuk dalam data P3KE dan DTKS, yang menjadi standar penerima Bansos dari pemerintah pusat.

Hal tersebut membuat Pemerintah kabupaten (Pemkab) Barru mengambil langkah cepat dan mencari solusi, agar masyarakat yang tergolong miskin ekstrim Exclusion Error (EE) bisa segera mendapatkan bantuan berupa BLT yang dananya bersumber dari DPA Dinas Sosial Barru tahun anggaran 2024.

Baca juga: Ternyata Hanya Pertemuan Biasa Kadis PMDPPKBPPPA Barru Bersama Sekdes, Bahas Ini !

"Kasihan masyarakat kita yang belum mendapatkan bantuan, mungkin lebih susah hidupnya dibanding yang sudah menerima bantuan, dan tidak boleh dibiarkan rakyat yang kehidupannya lebih sulit dari pada yang menerima bantuan", kata Bupati  Suardi Saleh saat menyerahkan BLT APBD kepada 350 KK warga miskin, dilantai 6 gedung MPP Barru, pada Jumat (13/9/2024).

Penyaluran bantuan BLT oleh Bupati Barru yang didampingi Plh. Sekda Barru secara simbolis ini berbentuk Buku Tabungan dan ATM senilai Rp. 200 perbulan sama dengan BLT lainnya. Dan khusus untuk warga miskin ekstrim ini, Pemda Barru menyerahkan BLT sembilan bulan sekaligus.

Baca juga: Jalan Poros Bungi-Matajang Lumpuh Total Akibat Banjir

Bupati Barru Suardi Saleh menyebut bahwa bantuan ini adalah bantuan Exclusion Error (EE) karena sekarang bantuan selalu berdasarkan data dari Kementerian Ekonomi yaitu data P3KE dan juga berdasarkan data DTKS yang dikeluarkan Kemensos.

"Dalam prosesnya, kita menyisir masyarakat yang layak dibantu tapi tidak mendapatkan bantuan, kami minta para Kades dan Lurah untuk memasukan usulan, kemudian diverifikasi apakah betul layak, dan dari 350 KK ini semuanya didatangi rumahnya dan betul-betul dan semunya sangat layak mendapatkan bantuan", ungkapnya.
 
Suardi Saleh menegaskan, BLT ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada karena program ini sudah dilaksanakan mulai Januari. Hanya saja, menurut Bupati hari ini baru sempat disalurkan dan kebetulan bersamaan dengan tahapan Pilkada karena proses verifikasinya cukup lama. Namun jika ditunda dampaknya pun juga sangat dirasakan masyarakat.

Baca juga: Tabrak Truk Kontainer, Seorang Kakek di Latimpa Barru Tewas

"Bantuan ini untuk menindaklanjuti program Presiden Jokowi yaitu mensejahterakan rakyat dan turunkan kemiskinan ekstrem dan dalam penerapannya, kami Pemkab Barru mencari masyarakat yang belum mendapatkan Bansos EE dan kita bantu dengan menyiapkan BLT sebesar 200ribu/bulan sama dengan BLT Lainnya", terang Suardi Saleh.

Dirinya berpesan kepada Kades dan Lurah, untuk segera mengusulkan penerima bantuan ini untuk masuk pada data DPKS atau P3KE karena sekarang sudah ada mekanisme melalui aplikasi penerima bantuan, agar bantuan sosial APBD EE ini berpindah ke APBN. Tetapi bantuan ini tidak akan putus sebelum para penerima bantuan ini mendapatkan kepastian dari APBN.

Baca juga: Tanete Riaja Kini Sudah Banjir, Warga Berharap Tim BPBD Siaga di Ralla-Tebbing-Paddippung

"Setelah penerima bantuan ini terdata pada bantuan APBN, kita akan menyisir masyarakat yang belum mendapatkan bantuan", ujar Suardi Saleh.

Terkait Pilkada, Suardi Saleh menaruh harapan dan berpesan untuk menjaga daerah, jangan karena perbedaan pilihan, kemudian menjadi pecah, karena Pilkada adalah kontestasi biasa dimana para calon berlomba untuk kebaikan Barru.

Baca juga: Bappelitbangda Barru Bersama USAID IUWASH Gelar Workshop dan Penyusunan RKT

"Saya mengajak semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilih masing-masing", harapnya.